MAKASSAR, suarahijau.com – Sempat menjadi perbincangan lantaran SK Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMIKOM UMI) diminta oleh salah satu Dosen Pembimbing di Fakultas Sastra.

Kordinator Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himikom UMI, Muh Nur Alqadri tegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) adalah identitas dan tanggung jawab yang bernilai.

“Ketika kita berbicara perihal SK kepengurusan maka itu berbicara perihal identitas dan tanggung jawab, yang musti dijaga nilainya, ” tegasnya saat diwawancarai Jumad (6/10).

Baca Juga :

Artoxy Volume 7 BEM FS UMI Berlangsung Sukses tuai Tepuk Takjub Penonton

Penuh tanda tanya , Seorang Dospem Skripsi di FS minta SK Kepengurusan Lembaga

Menurutnya, SK kepengurusan tidak diperbolehkan untuk diberikan tanpa ada alasan yang jelas, dan musti ada persetujuan pengurus.

“jelas kan SK pengurus itu diberikan kepada pengurus karena ada tanggung jawabnya, nah kalau dikasih kemudian tidak ada alasan jelas itu adalah kesalahan, ini seperti KTP kan tidak boleh dikasih sembarangan jangan sampai disalahgunakan,” ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan, akan berkordinasi bersama Pengurus Himikom membahas perihal permintaan SK tersebut termasuk dengan Pengurus BEM FS dan BLM FS.

“Tentu saya bersama rekan-rekan DPO lainya akan berkordinasi dengan pengurus, membahas itu permintaan SK kepengurusan, bila perlu kita akan koordinasikan dengan BEM dan BLM, ” tuturnya.

Penulis: Farah (red)