SUARAHIJAU.ID, MAKASSAR–Gelombang demonstrasi meluas di berbagai daerah Indonesia setelah publik dikejutkan oleh besarnya tunjangan anggota DPR. Ribuan massa, mayoritas mahasiswa dan pekerja, turun ke jalan menuntut transparansi anggaran serta penghapusan fasilitas mewah pejabat.

Kemarahan publik memuncak setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas tertabrak pada tanggal (28/08/2025) kendaraan taktis polisi saat bentrokan di Jakarta. Tragedi ini memicu aksi solidaritas nasional dan memperkuat tuntutan agar aparat bertanggung jawab.

Di Ibukota, ribuan demonstran memadati kawasan gedung DPR dan terlibat bentrokan dengan aparat. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi serupa juga berlangsung di Yogyakarta, Makassar, dan Bandung, ditandai dengan pembakaran ban serta blokade jalan.

Menurut laporan lembaga kemanusiaan, sedikitnya tujuh orang meninggal dunia, ratusan mengalami luka-luka, dan ribuan demonstran ditahan sejak akhir pekan lalu. Kerusuhan juga menyebabkan perusakan rumah pejabat dan terganggunya aktivitas ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir aksi anarkis. Namun, ia juga mengumumkan penangguhan tunjangan DPR serta penyelidikan terbuka atas insiden kematian Affan.

“Saya memutuskan menunda seluruh tunjangan DPR hingga ada kajian ulang. Pemerintah juga akan membentuk tim independen untuk mengusut tuntas tragedi yang menimpa almarhum Affan Kurniawan,” kata Presiden dalam keterangan resmi di Istana Merdeka.

Sementara itu, mahasiswa menilai aksi turun ke jalan adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.

Baca Juga :

Peringatan Darurat: Eksploitasi terhadap Konstitusi Mendobrak Kemarahan Sejumlah Elemen Masyarakat

HMI Komisariat USTS UMI Mengecam Tindakan Represif terhadap warga Lae Lae

“Kami tidak akan berhenti sebelum hak istimewa DPR dipangkas. Uang rakyat seharusnya dipakai untuk pendidikan dan kesehatan, bukan fasilitas mewah pejabat,” ujar Zaky, salah satu mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang diwawancarai Oleh SuaraHijau.id (02/09/2025)

Kelompok masyarakat sipil juga meminta pemerintah lebih mengedepankan dialog.

“Kami prihatin atas penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Tuntutan masyarakat seharusnya dijawab dengan transparansi, bukan represi,” tegas MAF Warga Kota Makassar Yang ingin disamarkan Namanya.

Terbaru :

Jejak Bakti Ekonomi Dusun Makmur : Membawa Semangat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Amnesty International dan Human Rights Watch turut menyampaikan keprihatinan, meminta pemerintah menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Penulis : Sri Hady Ningsih Widiastuti
Redaktur : Faathir Adli