Makassar, suarahijau.com – Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia (HMI KOORKOM UMI) gelar aksi di depan Gedung Rektorat UMI.

Informasi yang diperoleh suarahijau.com tuntutan massa aksi yakni terkait penolakan perkuliahan Hibrid dan penolakan adanya Aparat Kepolisian di dalam kampus.

Berdasarkan pantauan suarahijau.com, Aksi sempat terjadi ketegangan antara aparat keamanan kampus dan massa yang menyebabkan salah satu massa aksi mendapat perlakuan represif (Kekerasan) dari pihak security terhadap salah satu massa.

Baca Juga : HMI Komisariat USTS UMI Mengecam Tindakan Represif terhadap warga Lae Lae

Sambut DIKOM VOLUME XI HIMIKOM UMI akan gelar Workshop Nasional dan Pagelaran Karya.

Ardyansyah Rahmat, Ketua Umum HMI Koorkom UMI mengungkapkan agar oknum security tersebut dapat dipecat karena menurutnya tindakan tersebut banyak dari pihaknya yang tidak menerima tindakan kekerasan tersebut.

“Terkait Hal tindakan represif terhadap salah satu massa aksi oleh pihak security, saya berharap agar kiranya memecat security tersebut, karna saya yakin dan percaya teman-teman tidak menerima hal ini,” Ucap Ardyansyah Rahmat saat dikonfirmasi. (18/10)

Ia juga mengatakan bahwa jika tidak ada tindakan serius dari pihak Rektorat terhadap security yang melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu massa aksi, maka HMI KOORKOM UMI akan mengambil jalur Hukum.

“Jikalau tidak ada tindakan serius dari rektorat maka suatu kewajiban bagi teman-teman HMI koorkom UMI untuk meminta keadilan melalui jalur Hukum,” ungkapnya.

Adapun tuntutan para massa aksi berdasarkan selembaran yang dibagikan sebagai berikut:

1. Pemberhentian perkuliahan hybrid, memberlakukan perkuliahan tatap muka secara maksimal untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan Mahasiswa

2. Mengeluarkan Seluruh Aparat Dalam Lingkup Kampus UMI

3. Usut tuntas dugaan kasus korupsi di kampus UMI, dan hilangkan pungli dalam lingkup kampus UMI

4. Melibatkan mahasiswa baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam komposisi tim audit dan tim pencari fakta dugaan terjadinya tindak pidana korupsi agar transparansinya lebih mewakili banyak pihak.

Hingga berita ini diterbitkan suarahijau.com telah mencoba menghubungi pihak Rektorat UMI namun belum ada tanggapan.

Penulis : Fara (Red)